Prabowo dan Ujian Geopolitik: Saat Indonesia Bertahan pada Politik Bebas Aktif

Di tengah dunia yang semakin terbelah oleh rivalitas kekuatan besar, perang berkepanjangan, ketegangan kawasan, dan tekanan ekonomi global, politik luar negeri Indonesia kembali menjadi sorotan. Dalam sejumlah pernyataan resmi sejak 2025 hingga Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto berulang kali menegaskan bahwa Indonesia tetap bertahan pada garis politik bebas aktif, sekaligus memegang prinsip nonblok. Penegasan itu bukan sekadar pengulangan doktrin lama, melainkan respons terhadap situasi internasional yang makin cair, rumit, dan menuntut ketegasan arah. Pada 9 Maret 2026, misalnya, Prabowo kembali menegaskan bahwa Indonesia harus waspada menghadapi gejolak dunia, tetapi tetap teguh pada politik luar negeri bebas aktif.

Sikap tersebut penting karena ujian geopolitik yang dihadapi Indonesia hari ini tidak sederhana. Dunia tidak lagi bergerak dalam pola hitam-putih seperti masa Perang Dingin, tetapi juga belum sepenuhnya stabil dalam tatanan multipolar yang matang. Ketegangan antara negara besar, konflik di berbagai kawasan, risiko senjata pemusnah massal, dan fragmentasi ekonomi global menciptakan tekanan baru bagi negara-negara menengah seperti Indonesia. Dalam konteks itu, politik bebas aktif bukan berarti berdiri diam atau menghindar dari persoalan, melainkan menjaga ruang gerak agar Indonesia dapat melindungi kepentingannya sendiri tanpa terseret menjadi alat dari agenda kekuatan lain. Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan bergabung dalam pakta militer mana pun dan tetap mengedepankan persahabatan dengan semua bangsa.

Yang menarik, Prabowo tidak menempatkan politik bebas aktif sebagai jargon yang hanya hidup di buku pelajaran sejarah. Ia berusaha membawanya ke medan diplomasi yang konkret. Dalam pidatonya di St. Petersburg International Economic Forum pada 20 Juni 2025, ia menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap kebijakan nonblok, sambil menyerukan kolaborasi damai dan kerja sama ekonomi di tengah meningkatnya ketegangan global. Dalam forum itu, Indonesia juga menampilkan diri sebagai negara yang ingin tetap membuka pintu kerja sama dengan banyak pusat kekuatan, tanpa harus melebur ke dalam satu kubu geopolitik. Inilah yang membuat pendekatan Prabowo menarik: ia tidak mengemas bebas aktif sebagai sikap defensif, tetapi sebagai posisi strategis untuk terus hadir di meja perundingan dunia.

Di sisi lain, Prabowo juga memberi warna baru pada cara menjelaskan bebas aktif kepada publik. Ia beberapa kali menekankan filosofi “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.” Kalimat ini sederhana, tetapi mencerminkan inti dari pendekatan diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinannya: memperluas jejaring, meminimalkan permusuhan, dan menjaga komunikasi terbuka dengan sebanyak mungkin pihak. Pada level politik internasional, gagasan ini berarti Indonesia ingin dilihat sebagai negara yang bisa berbicara dengan banyak aktor, dari Barat hingga Timur, dari negara maju hingga Global South. Prinsip ini sejalan dengan pernyataan Prabowo di World Governments Summit 2025 bahwa Indonesia ingin menjadi jembatan antara dunia utara dan selatan, serta ikut berkontribusi pada tatanan global yang lebih damai dan stabil.

Namun justru di sinilah letak ujiannya. Menjadi jembatan terdengar ideal, tetapi sangat sulit dijalankan ketika dunia dipenuhi tekanan blok, persekutuan keamanan, dan pertarungan pengaruh. Negara yang memilih tidak ikut pakta militer sering dicurigai kurang tegas. Negara yang membuka hubungan dengan banyak pihak kadang dianggap terlalu pragmatis. Negara yang menyerukan perdamaian bisa dipandang normatif bila tidak mampu memberi kontribusi konkret. Tantangan terbesar bagi Indonesia, karena itu, bukan hanya mempertahankan slogan bebas aktif, tetapi membuktikan bahwa kebijakan itu masih relevan dan efektif di tengah dunia yang cepat berubah. Dalam berbagai forum, Prabowo berusaha menjawab tantangan itu dengan menekankan bahwa nonblok bukan berarti pasif, melainkan tetap aktif berkontribusi pada solusi damai.

Salah satu contoh penting terlihat pada posisi Indonesia dalam isu Palestina dan upaya perdamaian Timur Tengah. Dalam rilis resmi awal Februari 2026, Presiden Prabowo menjelaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia terkait Board of Peace dan penyelesaian konflik Palestina di hadapan tokoh diplomasi, akademisi, dan anggota DPR. Sementara itu, penandatanganan piagam Board of Peace oleh Prabowo dipresentasikan pemerintah sebagai cerminan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam menjaga ketertiban dunia dan mendorong penyelesaian damai konflik internasional. Dari sini terlihat bahwa bebas aktif yang dimaksud bukan hanya menjaga jarak dari blok militer, tetapi juga ikut masuk ke ruang-ruang diplomasi yang menyangkut kemanusiaan dan perdamaian.

Ujian lain muncul ketika Indonesia menjalin kerja sama keamanan dengan negara sahabat. Dalam hubungan dengan Australia, misalnya, Prabowo menegaskan bahwa kemitraan strategis mencerminkan komitmen pada prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri bebas aktif. Menlu Sugiono juga menegaskan bahwa kerja sama keamanan tersebut bukan pakta pertahanan dan bukan pakta militer. Penjelasan ini penting karena dalam iklim global yang sarat kecurigaan, setiap penguatan kerja sama keamanan berpotensi dibaca sebagai pergeseran blok. Pemerintah tampaknya berusaha menjelaskan bahwa Indonesia tetap bisa memperkuat kemitraan strategis, termasuk di bidang keamanan, tanpa kehilangan otonomi politik luar negerinya.

Di bidang ekonomi, pendekatan Prabowo juga memperlihatkan logika yang sama. Pemerintah menyampaikan bahwa Indonesia meningkatkan peran di berbagai forum dan platform internasional, termasuk BRICS, OECD, CPTPP, dan forum Indo-Pasifik. Dari sudut pandang geopolitik, langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin memperluas opsi, bukan mempersempit diri pada satu orbit pengaruh. Strategi tersebut sejalan dengan semangat bebas aktif yang memberi ruang bagi Indonesia untuk membangun kerja sama ekonomi lintas blok, selama hal itu menguntungkan kepentingan nasional. Dalam dunia yang makin terfragmentasi, diversifikasi hubungan seperti ini merupakan bentuk kehati-hatian sekaligus keberanian. Indonesia mencoba hadir di banyak meja, tanpa menyerahkan hak untuk menentukan posisi sendiri.

Meski begitu, kebijakan luar negeri tidak pernah berdiri sendiri. Prabowo juga mengaitkan sikap nonblok dengan kebutuhan memperkuat kemandirian nasional. Dalam pernyataan resminya, ia menekankan bahwa persahabatan global dan nonblok hanya akan bermakna bila Indonesia memiliki fondasi yang kuat di dalam negeri. Artinya, diplomasi bebas aktif tidak cukup ditopang oleh retorika, melainkan harus disertai ketahanan pangan, energi, industri, dan kemampuan negara menghadapi guncangan. Cara pandang ini penting karena dalam geopolitik modern, tekanan tidak selalu datang dalam bentuk perang terbuka, tetapi juga melalui rantai pasok, tarif, pangan, energi, dan akses teknologi. Negara yang lemah di dalam negeri akan sulit benar-benar bebas dalam menentukan sikap di luar negeri.

Karena itu, perdebatan tentang politik bebas aktif seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah Indonesia netral atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa besar Indonesia mampu mengubah prinsip itu menjadi pengaruh nyata? Sejauh ini, Prabowo tampak ingin menempatkan Indonesia bukan sekadar penonton, tetapi aktor yang berusaha membentuk ruang dialog, menjaga komunikasi lintas kubu, dan menawarkan kerja sama sebagai jalan tengah. Pemerintah bahkan menggambarkan Indonesia sebagai pihak yang tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi penentu dan pencetak sejarah perdamaian dunia. Klaim seperti ini tentu masih akan diuji oleh perkembangan global ke depan, tetapi arah yang hendak dibangun sudah cukup jelas.

Pada akhirnya, ujian geopolitik terbesar bagi Prabowo bukanlah bagaimana mengucapkan politik bebas aktif dengan lantang, melainkan bagaimana mempertahankannya ketika tekanan dunia semakin keras. Dunia hari ini cenderung memaksa negara untuk memilih kubu, mempercepat keberpihakan, dan menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya rumit. Dalam situasi itu, mempertahankan ruang otonom justru menjadi tindakan yang tidak mudah. Indonesia di bawah Prabowo tampaknya ingin menunjukkan bahwa bebas aktif masih bisa menjadi jalan yang relevan: tidak tunduk pada blok, tidak menutup diri dari kerja sama, aktif di forum dunia, berpihak pada perdamaian, dan tetap menjaga kepentingan nasional sebagai kompas utama. Jika konsistensi ini dapat dijaga, maka politik bebas aktif bukan hanya warisan sejarah, tetapi tetap menjadi strategi masa depan Indonesia di tengah dunia yang gelisah.